Hari ini pantas disebut sebagai “Hari Hoax Nasional”. Ratna Sarumpaet, seorang tokoh politik yang tergabung dalam Juru Kampanye Prabowo Subianto, mengakui kalau ceritanya kepada Prabowo telah dianiaya hanyalah cerita bohong belaka. Dia melakukan konperensi pers dan meminta maaf.

Apa-apaan ini? Semudah itukah?

Cerita khayalannya sudah membuat gaduh bangsa ini. Padahal bangsa ini sedang dirundung duka karena musibah yang terjadi di Palu. Tega-teganya.

Tapi kasus Ratna Sarumpaet ini mengajari kita banyak hal mengenai “confirmation bias” di dunia politik.

People tend to hear what you want to hear. And this is what happened.

Saat Sarumpaet menyampaikan cerita fiksinya mengenai penganiayaan, para politikus berbondong-bondong mengeluarkan statement, dari keprihatinan sampai kecaman kepada pemerintah yang tidak sanggup melindungi rakyatnya dan demokrasi di negara ini.

Statement para pesohor dan oportunis politik ini kemudian dicopas, di viralkan di media sosial oleh para pengikut dan simpatisan politikus tersebut. Tanpa cek lagi, karena “confirmation bias” itu, kisah penganiayaan ini disebarluaskan. Tentu disertai dengan kecaman kepada petahana dan diembel-embeli tagar terkenal itu.

Kaum terdidik, kaum beragama tanpa terkecuali membebek penyebarluasan ini tanpa berpikir lagi, karena ini berita yang mereka mau dengar dan sebar. Termasuk kemudian oleh Prabowo, kandidat Presiden, yang melakukan konperensi pers mengecam tindakan penganiayaan ini. Luar biasa.

Saya membayangkan kalau peristiwa ini terjadi di ranah korporasi. Seorang CEO melakukan jumpa pers yang ternyata cerita fiktif. Dia melakukan itu karena para Direktur dan Pejabat nya merekomendasikannya. Kira-kira apa yang terjadi pada Direktur dan Pejabat itu?

Dipecat bro.

Bahkan kalau ini terjadi di perusahaan publik, mereka akan diseret ke meja hijau karena memberikan informasi publik yang tidak benar.

Lalu bagaimana kira-kira reaksi pemegang saham melihat CEO tersebut?

Pilihannya kira-kira adalah:

(1) CEO ini teledornya luar biasa;

(2) CEO ini tololnya kebangetan bisa dikibulin;

(3) CEO ini jahat pikirannya, untung ketahuan.

Jelas ketiganya bukan kriteria CEO yang pantas diberi mandat pemegang saham.

Nah, kita rakyat Indonesia adalah pemegang saham Republik ini. Kita punya hak memilih “CEO” kita dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pemilu) di tahun 2019 nanti. Mau pilih CEO yang teledor, tolol atau jahat?

Saya pikir pemegang saham yang waras dan rasional tahu jawabannya.

Dikompilasikan dari sejumlah tweet saya seharian ini di @ibenimages