Wajah Politik dan Kehidupan Kebangsaan Indonesia Pasca Pilkada DKI


Pilkada DKI sudah dilaksanakan bulan Februari yang lalu. Hasil penghitungan menyatakan Pilkada DKI masuk babak overtime mempertarungkan pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi. Putaran kedua akan berlangsung sebentar lagi, pada tanggal 19 April 2017. Dan hiruk pikuk, hingar bingar cuitan, tautan serta  komentar dari pendukung dari dua calon Gubernur DKI yang lolos ke putaran kedua sudah mewarnai media sosial di seantero negeri.

Mengacu pada news feed Facebook dan timeline Twitter saya sejak putaran pertama yang baru lalu, yang tampak adalah hal ini sudah mengarah kepada perpecahan sosial. Perbedaan pandangan dan pilihan politik membuat satu kubu menjadi “musuh” bagi kubu yang lain. Situasi politik mempengaruhi situasi pertemanan (dan persaudaraan) yang dipenuhi dari rasa sebal sampai rasa kebencian, amarah, permusuhan dan adu domba.

Tak jarang saya lihat seorang teman membagi berita (baik yang hoax atau tidak) yang mendiskreditkan kubu calon gubernur temannya. Dan kerap juga seorang saudara mengunggah pandangan ahli politik ataupun agama yang berpotensi menyakiti perasaan saudaranya yang lain. Tapi dengan pembelaan “ini kan wall gue, suka-suka gue dong”, mereka seakan menafikan fakta bahwa posting-an mereka tersebut dapat dibaca oleh teman atau saudaranya yang “berseberangan”.

Motif berkampanye di media sosial

Motif utama tentunya untuk berusaha mempengaruhi teman-teman lain untuk mengikuti pilihan politiknya. Entah upaya ini berhasil atau tidak. Saya tidak tahu berapa % teman-teman media sosial saya yang beralih pilihan karena ini. Tapi kalau yang menjadi ‘sensi’, ‘baper’ dan akhirnya “unfriend” sih sepertinya banyak 🙂

Motif lain adalah memang yang bersangkutan senang kontroversi. Bagi sebagian teman saya, adu silang pendapat di media sosial ini merupakan diskursus yang mencerahkan. Memahami pandangan kubu yang berseberangan disebutkan memperkaya alam pikir. “Inilah demokrasi bung!”, demikian salah satu komentar yang saya dapati di Facebook. Baiklah.

Motif lain lagi yang saat ini semakin marak adalah motif yang berlandaskan agama. Yakni motif untuk syiar atau “berdakwah” lewat media sosial. Hadits “Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat” kerap menjadi landasan motif ini. Himbauan (atau sindiran?) yang sebenarnya ditujukan pada temannya yang berkeyakinan sama, ikut terbaca dan lalu dikomentari atau dibalas sindir oleh teman lain yang berbeda keyakinan. Wah wis, ruwet.

Reduksi pilihan politik: semangat ke-bhinneka-an sudah mati? 

Dalam konteks demokrasi, ini semua sebetulnya sah-sah saja. Everyone is entitled to their own opinion, begitu katanya. Hanya saja kondisi saat ini, kompetisi demokratis Pilkada DKI sudah mengalami distorsi. Yang saya khawatirkan, Pilkada DKI bukan lagi menjadi kompetisi ideal mencari pemimpin yang terbaik bagi rakyat Jakarta, namun menjadi ajang kompetisi kubu politik dengan memanfaatkan isu agama dan ras yang semakin menjadi. Akibatnya rakyat Jakarta (dan Indonesia) terpolarisasi pada pilihan gubernur berdasarkan kriteria yang sudah tidak memungkinkan adanya diskusi. Dan menuju putaran kedua di bulan April, saya khawatir polarisasi ini semakin menguat dan cenderung mengarah ke perpecahan bangsa dan saudara. Amplifikasi kampanye dari partai-partai politik dari dua belah kubu dan dukungan fans garis keras dari dua calon gubernur dapat mereduksi peta pertarungan pada Muslim-Nasionalis vs Muslim Garis Keras, Muslim vs Non-Muslim, atau bahkan Cina vs Non-Cina.

Saya tahu banyak juga pemilih rasional yang tidak mau pilihannya tereduksi pada dua pilihan ini. Mereka memilih calon Gubernur nya karena program kerja yang menginsipirasi, rekam jejak yang sudah terbukti, ataupun karakter dari figur Gubernur yang mereka rasa lebih pas. Namun kebanyakan pemilih rasional ini tidak “terlihat” di media masa, atau tenggelam di tengah-tengah hingar bingar pertarungan para die hard fans. Mereka lebih memilih diam, mem-posting yang “asyik asyik aja”, atau hanya sesekali menyatakan pilihan politiknya, and that’s it. Tapi diamnya para silent majority ini membantu memperkuat persepsi bahwa bangsa Indonesia di ujung perpecahan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Benarkah?

Saya tidak tahu persis. Tapi indikasinya kita nilai-nilai toleransi dan semangat persatuan kebangsaan kita memang semakin terkikis. Sedihnya hal ini sudah mulai terbentuk dari generasi kita yang paling muda. Coba lihat sekeliling kita, berapa banyak anak-anak kita yang kita sekolahkan di sekolah berbasis agama, baik itu Islam, Kristen ataupun Katholik? Walaupun mungkin tetap diajarkan toleransi di dalam kelas, namun proses pembelajaran anak-anak kita dalam memahami makna toleransi tersebut mungkin tidak sebaik kita-kita dulu yang hidup belajar berdampingan dengan teman yang berbeda ras dan keyakinan. Betul?

Pengaruh politik dunia barat terhadap Islam

Belum lagi dampak dari perkembangan politik dunia yang mempengaruhi konstelasi politik kita. Kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat membawa babak baru terhadap hubungan antara dunia barat vs dunia Islam (kalau secara simplistik bisa dikatakan begitu). Sikap memusuhi Islam yang dituduh sebagai biang kerok aksi terorisme menjadi aksi gebyah uyah lahap disantap sebagai komoditas politik. Mengekor kesuksesan Trump, dalam Pemilu Belanda yang baru lalu juga mengemukakan  Geert Wilders, sosok yang jelas-jelas dalam kampanyenya menyatakan anti-islam dengan rencananya menutup masjid-masjid di Belanda. Walau akhirnya dia tidak menang, namun Wilders sudah berhasil menarik simpati dari kaum-kaum intoleran di Belanda. Kalau sudah begini, konflik agama di dalam masyarakat dipastikan akan semakin meningkat.

Perkembangan seperti ini sedikit banyak pasti berpengaruh ke kehidupan politik di Indonesia. Karena merasa ”saudaranya” diinjak-injak hak minoritasnya di negeri barat, maka semakin memperkuat rasa persaudaraan antara muslim di sini. Salah satu akibatnya adalah muncul sentimen untuk memperkuat hegemoni Islam di negara kita, yang notabene memang negara dengan penduduk Muslim terbesar.

Hal ini yang tampaknya dipahami dengan baik oleh penggiat politik di tanah air. Menggunakan isu agama sebagai magnet peraih suara. Dan akhir-akhir ini semakin marak, terutama sejak Pilpres 2014. Hanya saja di Pilkada 2017 ini isu ini menjadi semakin tereskalasi dengan hadirnya Ahok, petahana yang non-muslim, yang tersandung kasus “penistaan agama”.

Saya tidak ingin mengomentari kasus penistaan agama tersebut. Tapi yang jelas kasus ini berhasil membawa isu agama di politik menjadi mainstream. Mampu menggerakkan kelompok menengah muslim untuk bersama-sama unjuk diri, unjuk rasa secara massal. Terlepas dari fakta bahwa banyak dari kelompok ini yang benar-benar  melakukan hal tersebut karena niatnya untuk “membela agama”, tapi yang jelas para penggiat politik memanfaatkan niat tersebut sebagai alat politik. Alat untuk memberi tekanan kepada pemerintah, alat untuk meraih suara dalam pemilu dan mungkin pada ujungnya alat untuk merubah tatanan politik dan bernegara di negara kita ini.

Hal terakhir ini lah yang saya khawatirkan. Apapun hasilnya, Pilkada DKI ini telah membuka ruang gerak bagi kaum politik sayap kanan. Apabila Ahok menang di Putaran ke-2, dorongan untuk memenjarakan Ahok dalam kasus penistaan agama akan semakin kuat. Politisi sayap kanan dan gerakan sebagian masyarakat muslim akan bahu membahu mendorong agar Ahok tidak kembali menjadi Gubernur. Nah, jika Anies yang menang, hal ini membawa angin segar bagi politisi sayap kanan, dan gerakan unjuk rasa berjamaah yang berjalan selama Pilkada DKI ini dapat menjadi pondasi dan template gerakan politik ke depan, terutama menyongsong Pilpres 2019. Keduanya sama-sama mendorong gerakan politik berbasis agama lebih kuat lagi berperan dalam demokrasi kita.

Pilihan binary yang menghilangkan proses dialog

Menurut Jack Snyder dalam bukunya From Voting to Violence (2000), jika identitas demokrasi didasarkan pada sentimen-sentimen SARA yang umumnya saling bertentangan maka kaitan antara demokrasi dan perdamaian menjadi putus.  Konstituen politik bisa dihadapkan pada pilihan “muslim atau non-muslim”, atau “pribumi vs non pribumi” (seperti Pilkada DKI) , yang terkesan menjadi pilihan binary yang saling bertentangan. Proses dialogis untuk membandingkan visi, opini ataupun program kerja jadi tidak berlangsung. Politik identitas SARA yang muncul selama proses transisi dan kemudian menjadi bagian seutuhnya dengan demokrasi yang melembaga dalam pemilihan umum, partai politik, rule of law bagi golongan mayoritas, dilihat Snyder sebagai sesuatu yang berbahaya, yang harus dicegah dalam proses demokratisasi. Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan mengarah ke demokrasi SARA bakal merongrong perdamaian demokratis.

Snyder berkesimpulan bahwa mobilisasi massa SARA telah menjadi pengganti bagi demokrasi sejati. Jejaring kelembagaan demokratis yang masih lemah telah membuat jejaring SARA yang tebal dan kuat, menjadi alat bagi golongan elite yang menghendaki massa politik.

Potret Snyder inilah yang memang terjadi dalam Pilkada DKI. Dalam Pilkada DKI, mobilisasi politik muncul dalam wujud politisasi SARA. Identitas SARA telah berada pada tahap yang melembaga dengan politik demokratis melalui sumber-sumber otoritas tradisional seperti kepercayaan, komunitas etnik dan agama.

Seperti yang kita lihat di Pilkada DKI yang baru lalu, otoritas kelompok agama dapat “menghalalkan” dan “mengharamkan” sebuah pilihan (politik) umatnya. Gerakan menuju demokrasi sipil yang mencirikan kesetaraan, keadlian, kebebasan dan keberagaman, mendapat suatu perlawanan yang luar biasa dari kekuatan yang ingin melembagakan politik SARA dalam politik demokratis (sebagian paragraf ini diangkat dari tulisan bagus Bene Dalupe,  ‘Demokrasi SARA Pilkada DKI’  yang dimuat di Harian Kontan, 16 Februari 2017)

Siapkah kita pada politik berbasis SARA?

Apabila hal ini berkelanjutan, kehidupan berbangsa dan bernegara kita dihadapkan pada tantangan besar: polemik agama dalam kehidupan politik. Siapkah kita menghadapi ekses dari politik SARA? Bahwa ini membuka ruang untuk merubah konsensus dasar negara kita Pancasila, digantikan dengan azas lain yang mungkin digerakkan oleh SARA?

Mungkin banyak yang berpendapat hal ini pemikiran yang terlalu jauh. Tapi sebetulnya mudah bagi kita melihat contoh yang sudah terjadi di negara-negara lain yang sudah lebih menjalani hal ini. Perseteruan elit politik dalam tataran ideologis memicu konflik horizontal dalam masyarakat. Konflik ini rawan ditunggangi oleh kepentingan pencari kuasa dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya? Perang saudara yang tidak berkesudahan, rakyat jelata menjadi korban. Inikah yang kita cari?

Saya yakin sebagian besar dari kita tidak ingin. Namun saya yakin ada juga sebagian dari kita yang mungkin berpendapat bahwa itu adalah konsekuensi normal dari perjuangan ideologis mereka. Dan kalau sudah berbicara mengenai perjuangan ideologis, apalagi agama, sangat mudah perjuangan ini menjadi aksi radikal. Karena dalam perjuangan agama,  faham mereka adalah kebenaran hakiki yang harus dibela sampai mati. Mati saja tidak takut, lalu takut apa lagi?

Oleh karenanya saya pribadi tidak setuju politik di Indonesia saat ini diwarnai demokratisasi SARA. Risikonya terlalu besar. Pilkada DKI ini bisa menjadi momentum awal “the genie is out from the bottle“, yakni terbukanya jalan bagi aliran garis keras sayap kanan untuk memuaskan nafsu politiknya. Terus terang menurut saya, kubu Anies (yang notabene senior saya di FE UGM), entah sadar atau tidak, dengan terlibat dalam propaganda “gubernur harus muslim”, sudah merobek konsep ‘tenun kebangsaan’-nya yang sangat indah.

Kita sebagai kelompok kelas menengah muslim sebaiknya benar-benar mencermati hal ini. Kita lah yang menjadi penentu arah demokratisasi negara kita. Elite politik tidak akan dapat memobilisasi massa apabila kelas menengahnya tidak mendukung. Apalagi di dalam era teknologi informasi saat ini, dimana suara kelas menengah sering  menjadi barometer politik melalui aktifitasnya di media sosial.

Kita saat ini tengah berada dalam pusaran politik tersebut. Disadari atau tidak, kita terlibat dalam memperburuk suasana. Perang dukungan kita di media sosial dimanfaatkan oleh elite politik dan media pencari “hits” untuk kepentingan mereka. Sekilas saja memandang dalam lini masa media sosial kita mensyiratkan banyaknya api dalam sekam, yang sangat mudah disiram “bensin” untuk pertikaian yang lebih nyata. Ini yang harus kita hindari.

Apa yang bisa kita lakukan?

Saya pribadi, sudah beberapa bulan ini puasa memberi comments, likes apalagi mengunggah post yang berkaitan dengan Pilkada DKI. Awalnya (seperti juga pada Pilpres 2014 lalu) saya bersemangat menyambut pesta politik ini. Saya membuat survey kecil-kecilan yang hasilnya “Ahok Menang 1 Putaran“. Tapi di tengah pelaksanaan survey tersebut, kasus penistaan agama mulai mencuat. Peta politik berubah dan tensi masyarakat meningkat. Alhasil, rencana saya mengeluarkan artikel lanjutan berdasarkan hasil survey pun batal. Sudah nggak mood.

Menulis post ini adalah akumulasi pemikiran, kontemplasi dan  keprihatinan saya terhadap masalah ini. Semoga post ini dapat mengajak teman-teman saya untuk lebih berpikir panjang dalam menyikapi fenomena politik saat ini. Nggak usah lah kita dikit-dikit share, like ataupun comment artikel negatif atau yang menyudutkan paslon lain. Apalagi yang hoax tanpa tabayyun. Plis deh. Kalau ada materi positif mengenai paslon dukungan kita juga nggak perlu diunggah dengan kata-kata sindiran kepada paslon lain. Apalagi dengan kata-kata lebai seakan-akan paslon kita itu superman yang tanpa cela. Yuk kita semua bersikap dewasa, berkampanye secara positif. Mari kita kembali rajut tenun kebangsaan kita yang mulai koyak. Kelak mungkin anak cucu kita akan berterima kasih pada kita yang telah menjaga perdamaian, kerukunan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Aamiin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s